SBY Minta Pejabat Kunjungan Kerja Tak Bebani Daerah dan Dubes

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan agar pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun ke luar negeri tidak meminta anggaran daerah maupun meminta anggaran kepada duta besar, tetapi menggunakan anggaran pribadi.

SBY mengaku menerima laporan dari para dubes dan kepala daerah yang mengatakan kunjungan-kunjungan pejabat negara yang menurut mereka tidak pas.

"Saya instruksikan kepada jajaran pemerintahan, jangan sampai tidak pas menyangkut perjalanan presiden ke luar negeri," kata SBY saat rapat paripurna kabinet di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2010).

Yang membedakan sekarang dan sebelumnya, kata dia, kewajiban Presiden untuk hadir dalam pertemuan puncak bertambah.

"Kalau dulu sekali Asean Summit sekali Apec. Sekarang menjadi lima, Asean dua kali summit termasuk East Asia Summit, kemudian Apec satu summit, G20 satu summit, bertambah tiga," ujar dia.

SBY mencontohkan dirinya tidak mungkin terlalu banyak ke luar negeri pada tahun ini. Ada 3 pertemuan puncak yang tidak dihadirinya yaitu
pertemuan puncak di Washington DC tentang nuclear security yang diwakilkan kepada Wapres Boediono. Pertemuan puncak G15 di Teheran yang diutus Menteri Perindustrian MS Hidayat dan pertemuan puncak di Nigeria yang dihadiri Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

"Jumlah kunjungan bilateral sangat kita susutkan, jumlah rombongan sejak 2005 dipangkas 15 persen. Kemudian anggaran-anggaran yang dulunya menggunakan anggaran negara padahal (acara) pribadi, saya hentikan," kata SBY.

Menurut dia, tidak boleh ada anggaran negara untuk pemakaian pribadi karena jumlahnya bisa sangat besar.

"Kemarin di Komisi II diangkat dikatakan kunjungan presiden ke daerah, rombongannya juga membebani daerah dari segi anggaran. Kunjungan presiden ke daerah sama sekali tidak menggunakan anggaran daerah, anggaran sendiri," papar dia.

Oleh karena itu, SBY berharap pejabat daerah juga menggunakan anggaran pribadi dan tidak membebani provinsi, kabupaten dan kota.

"Kita ke luar negeri jangan sekali-kali meminta anggaran duta besar. Duta besar memiliki anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan,: kata SBY.

"Apa yang saya jalankan berlaku bagi Saudara dalam kunjungan ke daerah dan luar negeri. Dengan demikian tidak ada yang mengatasnamakan mungkin dibantu sejumlah biaya x tiba-tiba bisa membengkak x plus sekian, bisa terjadi," lanjut dia.

SBY mengajak para pejabat menjalankan administrasi dan akuntabilitas keuangan dengan sebaik-baiknya.

(aan/nrl)