Merasa Dicemarkan, Agus Gumiwang Semprot Biro Persidangan

Merasa Dicemarkan, Agus Gumiwang Semprot Biro Persidangan

- detikNews
Rabu, 28 Jul 2010 20:36 WIB
Merasa Dicemarkan, Agus Gumiwang Semprot Biro Persidangan
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang tidak terima dengan pembocoran data oleh Biro Persidangan DPR. Untuk menunjukkan kekesalannya, politisi Golkar ini mengirim surat protes dan marah kepada biro yang khusus mengurusi persidangan DPR ini.

"Saya sudah kirim surat, saya rasa surat itu cukup keras. Karena saya menjadi korban dari data mentah yang telah diberikan Biro Persidangan DPR. Data mentah itu sama dengan fitnah dan tidak benar," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Menurut putra Mantan Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita ini, akibat data Biro Persidangan itu, nama baiknya menjadi rusak. Seharusnya sebelum mengungkap data absensi, Biro Persidangan melakukan cross check dan klarifikasi kepada fraksi yang anggotanya tidak hadir dalam rapat Paripurna.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akibat data itu, image saya yang mencuat di publik menjadi negatif. Saya empat kali tidak masuk sidang Paripurna yang merupakan 5-10 persen dari seluruh kegiatan di DPR ini. Tapi saya jadi terkesan brengsek, padahal di rapat-rapat Komisi kehadiran saya 100 persen. Saya merasa tidak diperlakukan dengan adil," tegas Agus.

Agus menambahkan, tugas anggota dewan tidak hanya rapat paripurna dan absen. Lebih penting dari itu adalah memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Bos saya itu bukan Setjen DPR, apalagi Biro Persidangan, tapi Ketua Fraksi. Jadi semua izin dan informasi ketidakhadiran saya, ya ke fraksi. Fraksi juga tidak wajib atau harus memberikan laporan ke Biro Persidangan, karena memang bukan bosnya, fraksi itu kan perpanjangan tangan partai di DPR," ujarnya.

Agus pun mempertanyakan soal tugas dan kewenangan Biro Persidangan DPR yang ditudingnya membocorkan absensi anggota dewan. "Saya juga heran Biro Persidangan memiliki kewenangan untuk memberikan data kepada pers, apalagi data mentah," tegasnya.

"Setahu saya, kewenangan itu ada di Badan Kehormatan, jadi data itu seharusnya diserahkan kepada BK. Kalau dia tidak punya kewenangan, maka dia akan berantakan," tutup pengurus DPP Golkar ini.

(lia/Rez)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads