DPD: Proyek Fingerprint DPR Jangan Jadi Ajang Korupsi

Jakarta - Pengadaan alat pemindai sidik jari untuk absensi anggota DPR akan efektif memperketat keharidan para wakil rakyat. Namun proyek yang pastinya bernilai milyaran itu jangan sampai menjadi ladang baru untuk praktek-praktek penyimpangan uang negara.

"Jangan sampai pengadaan alat fingerprint ini menjadi proyek, lalu siapa lagi yang akan menangkan tendernya," kata Wakil Ketua DPD, Laode Ida di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2010).

Lebih lanjut legislator yang juga sosiolog ini mengingatkan subtansi bolos DPR pembolos adalah pada kinerja dan kualitas hasil kerja mereka sebagai anggota legislatif. Pengadaan alat absensi canggih bukan jaminan meningkatnya kinerja dan kualitas hasil kerja bila si anggota DPR pada dasarnya memang pemalas.

"Apa artinya kalau dia hadir dan mengisi absen, tapi di dalam ruang rapat cuma ongkang-ongkang kaki?" wanti Laode.

Lebih lanjut dia mengungkapkan rasa syukur atas disiplin anggota DPD yang lebih baik dibanding DPR. Rapat pengambilan keputusan di DPD selama 6 tahun terkahir selalu memenuhi kuorum dan tidak pernah ada masalah dengan absensi.

"Tidak ada masalah kalau untuk tingkat kehadiran di DPD. Dapat dilihat saat voting day atau hari pengambilan keputusan, sejauh ini selalu kuorum," ujar pria asal Sulawesi Tenggara ini.

(lia/lh)