"Yang dirugikan dari kemacetan bukan cuma yang miskin, yang kaya juga dirugikan," kata Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo saat disinggung kesan diskriminatif dalam rencana pembatasan kendaraan roda dua yang melintas jalan protokol ibukota.
Pernyataan tersebut disampaikan Foke usai mengikuti rapat paripurna penyerahan hasil audit BPK RI atas laporan keuangan Pemda DKI Jakarta tahun anggaran 2009, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2010).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
mengatakan, pertumbuhan motor di luar perhitungan Pemprov DKI.
"Pertumbuhan sepeda motor di luar perhitungan kita, sangat luar biasa. Faktor penyebabnya bukan urusan kita, tapi yang jelas penggunannya harus kita atur," jelas Foke.
Ia mengakui Pemda DKI Jakarta tidak memiliki hak untuk mencegah orang untuk
membeli motor dan mobil. "Tapi saya mempunyai wewenang utuk mengatur penggunaan motor - mobil," ujarnya.
Mengenai wacana kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar turut menjadi pembahasan pihaknya dalam mengurai kemacetan.
"Itu salah satu, jadi ERP memang harus diterapkan antara lain untuk menganti 3 in 1 yang kita akui tidak efektif," katanya.
Disinggung imbauan kepada pegawai negeri sipil untuk menggunakan angkutan umum untuk sebagai contoh dan juga solusi lain mengurai kemacetan, Foke menukas, "Coba lihat Anda jam berapa kerja? Lihat itu karyawan DKI banyak nggak yang pake bis? Kalau udah tanya sama saya".
(ahy/nwk)











































