Jurus Saling Tuduh Anggota Dewan Soal Bolos

Jakarta - Dalam beberapa kali sidang paripurna, pimpinan DPR pernah memperingatkan pimpinan fraksi agar memerhatikan kehadiran anggotanya. Ketua DPR Marzuki Alie termasuk yang pernah meminta pimpinan fraksi  menyentil anggotanya yang kerap mangkir.

"Kehadiran anggota adalah tanggung jawab pimpinan fraksi untuk mengendalikan anggotanya. Ini peraturan tata tertib," tegas Ketua DPR Marzuki Alie saat memimpin sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 12 Juli lalu.

Belum terlihat tanda-tanda fraksi akan menertibkan anggotanya, daftar nama anggota yang kerap bolos sudah kadung tersiar lewat pemberitaan pers.

Adalah anggota FPAN, Ratu Munawaroh, yang paling terlihat mangkirnya. Dari 10 kali sidang paripurna masa sidang III (5 April 2010- 18 Juni 2010), dia tidak hadir sama sekali. Hal ini pun memicu Sekretaris FPAN, Viva Yoga Mauladi, membeberkan soal kebiasaan anggota Dewan yang lain, yakni tukang titip absen.

"Kenapa hanya Bu Ratu, padahal Bu Ratu ini tidak mau titip absen," kata Viva kemarin.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Mustafa Kamal, menyangkal ucapan Viva tersebut. Ia menjamin anggota fraksinya tidak ada yang hobi titip absen.

"Bagaimana mungkin (menitip absen). Itu pelanggaran etika," kata Mustafa kepada detikcom, Rabu (28/7/2010).

Mustafa menilai, sikap yang saling tuduh ini menunjukkan tidak berjalannya sistem organisasi dengan baik.

"Ketua DPR memperingatkan pimpinan fraksi, dan fraksi menunjuk fraksi lain tidak bertanggung jawab. Ini jadi lempar-lemparan," kata Mustafa.

Ia menjelaskan, yang diperlukan DPR adalah sistem yang baik, khususnya dalam mekanisme perizinan. Sehingga anggota yang izin bisa tercatat dengan baik.

"Kan tidak apa-apa kalau izin karena ada tugas lain. Untuk administrasi perizinan perlu diperbaiki, asisten perlu dilatih, kalau ada sistem perizinan dengan teknologi lebih baik, kenapa tidak diterapkan," kata dia.

Soal pembenahan sistem ini juga pernah disorot oleh Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo. Menurutnya, perbaikan sistem ini salah satunya lewat mengubah mekanisme rapat paripurna agar lebih efektif.

"Paripurna diagendakan untuk pengambilan keputusan saja. Pandangan fraksi cukup panja saja. Paripurna hanya pengambilan keputusan dan membicarakan soal-soal kenegaraan," kata Tjahjo.

(lrn/nrl)