FPD Akan Pecat Anggotanya yang Pembolos

Jakarta - Fraksi PD yakin pengadaan rapor untuk penilaian kinerja dan partisipasi aktif, akan memaju kinerja anggotanya. Bagi anggota FPD yang masih saja suka membolos, akan dicopot keanggotannya sebagai legislator di DPR-RI dan DPRD.

"Bila kehadirannya di bawah 75% dan tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita anggap dia tidak lagi kerasan bertugas di Senayan," kata Ketua DPP PD Anas Urbaningrum kepada detikcom, Selasa (27/7/2010).

Sebelum sampai pada kesimpulan 'tidak lagi kerasan' dan dijatuhkannya sanksi pemecatan, tentu saja ada sanksi-sanksi lain yang sifatnya berjenjang. Yaitu memberi peringatan ringan, peringatan keras, pindah komisi dan penurunan pangkat.

Sementara sanksi pemecatan sebagai anggota DPR dan DPRD, merupakan langkah terakhir bila sanksi awal masih saja tidak membuat legislator bersangkutan 'kerasan' menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Proses pemecatan tersebut tidak akan berlangsung di internal FPD, melainkan melibatkan peran dari Badan Kehormatan PD.

"Ini berlaku bagi anggota FPD di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Ini kebijakan nasional untuk memastikan anggota FPD di seluruh Indonesia bertanggung jawab dalam menjalankan mandat dan amanah politik rakyat," tegas Anas.

(lh/anw)