Pembatasan Motor di Ruas Protokol Diskriminatif

Jakarta - Pembatasan kendaraan roda dua di ruas jalan protokol dinilai diskriminatif. Kebijakan itu juga tidak akan meredakan kemacetan di Jakarta.

"Itu diskriminasi, kalau mau atur semua. Sekarang ini kemacetan jauh lebih besar disebabkan karena mobil," kata anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Tulus Abadi saat dihubungi detikcom, Selasa (27/7/2010).

Dia menjelaskan, semestinya yang dilakukan pemerintah jika ingin benar-benar mengatasi kemacetan adalah melakukan perbaikan di bidang transportasi umum.

"Harus bisa memberikan transportasi publik yang nyaman dan ada tekanan kepada pengguna kendaraan pribadi," imbuh pengurus YLKI ini.

Menurut Tulus, tekanan kepada pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi publik yang nyaman antara lain dengan memberlakukan tarif tol yang mahal, tarif parkir yang tinggi, nomor kendaraan ganjil dan genap dan cara lainnya.

"Jadi nanti kalau mau menggunakan kendaraan pribadi, mesti mengeluarkan ongkos besar. Pilihannya adalah transportasi umum yang murah dan nyaman," kata Tulus.

Solusi penambahan jalan dan pembangunan jalan layang, dinilai Tulus bukan sebagai solusi. "Itu justru membuat masyarakat menambah kendaraan, karena diberi karpet merah," tutupnya.

(ndr/nrl)