Jika Kematian Tak Wajar, Itu Ancaman Kebebasan Pers & Demokrasi

Jakarta - Penyebab meninggalnya Kepala Biro Kompas di Kalimantan, Muhammad Syaifullah, harus diusut. Apabila penyebab kematiannya tidak wajar maka hal itu menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan demokrasi.

"Menurut saya, ini ancaman buat kebebasan pers dan dalam bentuk yang lebih serius, ini ancaman untuk demokrasi. Karena pers bagian dari pilar demokrasi," kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/7/2010).

Politisi Gerindra meminta agar meninggalnya wartawan Kompas diusut secara terbuka. "Dia meninggal karena apa, sebabnya apa, dan apakah ada hal-hal yang mencurigakan. Kalau ini serius, kami Komisi I akan memanggil Dewan Pers untuk membahas masalah ini," ujar Muzani. Komisi I membidangi informasi, termasuk pers.

Muzani mengatakan kekerasan yang menimpa wartawan di Indonesia telah terjadi untuk kesekian kali. Intimidasi dalam bentuk yang paling ringan, ancaman pembunuhan dan sampai pembunuhan masih sering terjadi. Korbannya adalah pekerja pers dan pelakunya orang yang merasa dirugikan akibat pemberitaan.

Untuk itu, kata dia, negara harus mengambil alih seluruh proses kekerasan yang terjadi.

"Kalau tidak cepat dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka orang yang merasa kuat apakah karena kekuasaan atau harta, bisa seenaknya melakukan ancaman. Ini tidak boleh terjadi di negara hukum," kata dia.

(aan/nrl)