Kode Etik Anggota DPR Harus Dipertajam

Jakarta - Kode etik anggota DPR harus dipertajam dan dipertegas. Untuk anggota DPR pembolos saja, Ketua DPR bingung mencari hukuman yang membuat jera.

"Kode etik di dalam tatib memang harus kita pertajam. Sekarang ini persoalannya sanksi hanya administratif," ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada detikcom, Minggu (26/7/2010) malam.

Marzuki pun mencoba menyampaikan gagasannya dalam rapim DPR. Namun tanpa kesepakatan angggota DPR, semua wacana sanksi bagi pembolos menjadi sia-sia.

"Misalnya aturan potongan gaji, kalau dia terlambat lebih dari sepuluh menit tidak dibayar, tapi nanti ribut lagi tidak setuju," keluh Marzuki.

Sementara itu desakan DPR kepada pimpinan fraksi agar memberi teguran anggota DPR pembolos pun seperti tidak ada gunanya. Pasalnya selalu saja ada alasan bagi anggota DPR pembolos.

"Makanya sementara ini kita dorong finger print saja dulu, nanti kan kelihatan. Orang masuk pakai jempol keluar pakai jempol supaya ketahuan di dalam apa tidak," terang Marzuki.

Namun Marzuki tetap berharap keikhlasan anggota DPR untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. "Komitmen kita demi rakyat harus diutamakan," harapnya.

(van/anw)