Bara: Kerjasama AS-Kopassus Sangat Dibutuhkan

Jakarta - Kembali dibukanya kerjasama antara Kopassus-AS sebuah langkah maju setelah dibekukan hampir 20 tahun. Dalam situasi kontemporer dengan segala tantangan geopolitis saat ini, kerjasama tersebut memang sangat dibutuhkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan, dalam perbincangan dengan detikcom, Sabtu (24/7/2010).

"Betul ada masalah HAM yang selama ini mengganjal usaha untuk memperbaiki hubungan antara militer AS dan Kopassus. Tapi berbagai usaha perbaikan telah dilakukan, walaupun tentu saja masih ada kekuarangan dan kelemahan," kata Bara.

Di sisi lain, lanjut Bara, Pemerintah AS di bawah pimpinan Barack Obama berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan Obama sudah menunjukkan komitmennya bahwa prinsip-prinsip HAM dan demokrasi mendapatkan tempat yang besar dalam kebijakan luar negeri serta pertahanan dengan negara lain. Bantuan berupa training kepada Kopassus nantinya juga akan menekankan pada prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

Menurut Bara, pembukaan kembali hubungan AS-Kopasus ini juga menjadi perdebatan hangat di pemerintahan Obama. Biro HAM dan Demokrasi di State Departement AS diberikan tugas khusus untuk menganalisa aspek HAM dari isu ini. Bahkan Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang HAM dan demokrasi, Michael Posner, berkunjung ke Jakarta awal tahun ini.

Kunjungan Posner bukan hanya untuk bertemu dengan beberapa pejabat, namun juga untuk berdiskusi dengan para aktivis mengenai Kopassus. Akhirnya pemerintahan Obama sampai pada kesimpulan bahwa untuk kepentingan strategis mereka perlu membuka hubungan dengan Kopassus

"Untuk kepentingan Indonesia, saat ini dan masa depan, kita membutuhkan Kopassus yang bukan hanya profesional tetapi juga menghargai demokrasi dan HAM. Para perwira yang mendorong reformasi TNI di akhir 90-an seperti SBY, Agus Widjojo dan Agus Wirahadikusumah, pernah bersekolah di AS," ujar Bara.

Diakui Bara, soal impunity adalah hal yang sangat serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Tapi bahwa sampai sekarang jenderal-jenderal yang bertanggung jawab atas pelanggarahan HAM belum bisa dihukum adalah kegagalan Indonesia.

"Walaupun AS terus mempertahankan kebijakan tidak memberikan bantuan kepada Kopassus, tetap saja para jendral itu tidak mendapatkan ganjaran," tegas Bara.

Ditegaskan Bara, dirinya dulu juga menentang pembukaan kembali hubungan militer Indonesia-AS . Namun lambat laun, hal itu justru lebih merugikan Indonesia. Kondisi itu membuat Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan perwira yang berwawasan luas dan menghargai prinsip demorasi dan HAM, Belajar dan mengikuti training di AS juga memberikan kesempatan bagi perwira Indonesia untuk membangun jaringan dengan perwira-perwira dari angkatan bersenjata negara lain. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat fundamental di era yang sangat interconnected seperti sekarang ini.

"Para perwira yang aktif sekarang juga tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM yang dilakukan para senior mereka di masa lalu. Tidak fair kalau mereka mendapatkan dampak hukuman dari kesalahan para senior mereka. Jadi bagi saya ini adalah waktu yang tepat untuk move on, namun tetap tidak melupakan pelanggagaran-pelanggara HAM para perwira di masa lalu. Kita harapkan dengan adanya bantuan ini berbagai kelemahan yang dimiliki Kopassus soal HAM bisa diperbaiki," ujar Bara.

(djo/djo)