.webp)
"Saya rasa sidang bersama itu nggak mungkin (kalau untuk sidang nota keuangan), karena apa yang dibahas bersama Presiden itu akan berbeda kepada dua lembaga itu. Kalau DPR membahas anggaran dan program ke depan, kalau DPD membahasa daerah," kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo.
Hal itu dia sampaikan dalam talk show 'Perspektif Indonesia, Mekanisme Kerja DPR-DPD Untuk Peningkatan Kualitas Parlemen' di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (23/7/2010).
Ganjar mengatakan, sensitifitas politik dua lembaga itu juga cukup tinggi. Dia pun beranggapan, mungkin saja itu salah satu penyebab hingga saat ini perdebatan antara pimpinan DPR dan DPD saat ini belum bisa duduk untuk rapat bersama.
"Bukan tidak mau (DPR rapat bersama DPD) tapi ada persoalan sensitifitas politik. Yang mungkin saja sensitifitas personal, tapi seolah-olah persoalan institusi," ujar mantan anggota Pansus Hak Angket tentang kasus Century.
Namun begitu, dia yakin masih ada kemungkinan pada rapat lainnya untuk bersama, misalnya dalam sidang Paripurna. Namun, jika DPD tetap kukuh ingin duduk bersama DPR dalam sidang (seperti pembacaan nota keuangan) ke depan, maka UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD) itu harus direvisi.
"Sebenarnya mungkin (rapat bersama), tapi mungkin formatnya saja yang belum ketemu. Dan solusisnya bisa dua, yang pertama kalau DPR rapat DPD diundang, atau pun kalau memang untuk semua rapat harus bersama, oke mari kita revisi UU nya (UU MD3)," jelas anggota PDIP.
Dia kembali menegaskan, memang kedua lembaga ini punya tata tertib sendiri ketika menjalankan rapat. Maka itu, dia berharap ada solusi ini menjembatani agar perdebatan ini tidak terus terjadi.
"Setiap lembaga (DPR dan DPD) itu memang punya tatib sendiri, maka itu harus ada yang bisa menjembatani masalah ini. Kalau tidak, dengan perdebatan ini, semakin menunjukkan bahwa orang-orang yang ada di Senayan ini ternyata kualifikasinya tidak ada," tutup Ganjar.
(lia/nwk)
