Tak Ingin Sidang Bersama DPD, Pimpinan DPR Keras Kepala

Jakarta - Sikap keras pimpinan DPR yang tidak ingin untuk sidang bersama pada pidato pembacaan nota keuangan bulan Agustus nanti, membuat DPD kesal. DPD yakin ketidakinginan untuk bersama itu hanya karena arogansi pimpinan saja.

"Saya rasa ketidakinginan DPR untuk mengadakan sidang bersama dengan DPD menunjukkan kearogansian dari pimpinan itu (DPR). Padahal kita telah coba melakukan lobi, tapi pimpinan itu kepala batu apalagi ketuanya," kata Wakil Ketua DPD John Pieris di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan Jakarta, Jumat (23/7/2010).

Dia mengatakan, padahal untuk sidang bersama itu sudah ditetapkan dalam Pasal 199 dan 268 ayat 5 Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang Parlemen. Tapi kenapa sang pembuat UU malah tidak menjalankan yang telah dibuatnya.

"Dia yang membuat undang-undang itu, tapi dia yang tidak melakukannya," ujar dia.

Sikap keras pimpinan DPR ini, membuat DPD akan mencoba mengkaji dengan kritis kebijakan yang telah dibuat itu. Sebab, kalau ini tidak segera diluruskan maka akan menimbulkan pemikiran bahwa memang kekuasaan parlemen hanya terletak di DPR.

"DPD tidak ingin politik itu dijadikan sebagai teknik kultur kekuasaan, dan menyuburkan kekuasaan politik bukan menunjukkan etika politik," jelas dia.

Kepada pimpinan DPR, dia meminta, agar dewasa dsalam berpolitik dengan menghargai keberadaan kamar dua yang dalam hal ini adalah DPD. Karena dia yakin pimpinan yang berjiwa negarawan tidak akan menafikan kepentingan politik.

"Sebagai pimpinan parlemen harus terbuka. Tapi kalau parlemen dipimpin orang yang belum berpengalaman ya begitulah," tambah senator dari Maluku ini.

Presiden sebagai kepala negara harus juga memikirkan masalah ini dengan ikut memahami UU Parlemen itu.

"Karena kalau Presiden mengikuti jalan pikiran pimpinan DPR berarti presiden melanggar UU, saya yakin walaupun mereka sama-sama satu partai, presiden akan teliti meilhat masalah ini," tutup dia.

(lia/nwk)