Ungkit Pelanggaran HAM, AS Dinilai Dikte Indonesia

Jakarta - Kerjasama antara militer Amerika dengan Kopassus yang baru dijalin kembali menuai beragam opini. FPDIP DPR menilai pernyataan Menhan AS Robert Gates tentang pelanggaran HAM oleh TNI sebagai alasan pencabutan kerjasama dinilai sebagai upaya mendikte TNI.

"Pernyataan Menhan AS Robert Gates di Jakarta tentang pelanggaran HAM oleh TNI yang dihubung-hubungkan dengan bantuan militer sudah sangat tidak relevan lagi dan cenderung mendikte," tegas Anggota Komisi I DPR dari FPDIP Tubagus Hassanuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (23/7/2010).

Menurut Tubagus, pendidikan tentang HAM di lembaga-lembaga pendidikan TNI sekarang sudah sangat baik. Tubagus juga menilai dalam pelaksanaan di lapangan TNI sudah terkontrol.

"Sampai saat ini DPR tak pernah mendapatkan laporan atau informasi adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh prajurit TNI di lapangan," jelas Tubagus.

Oleh karena itu Tubagus meminta pemerintah tidak bergantung kepada kebaikan hati Amerika. TNI harus tetap memperkokoh kemandirian di samping juga bekerjasama dengan negara lain.

"Kami menghormati pernyataan Menhan AS sebagai masukan, tetapi sebagai bangsa yang berdaulat, kita tak harus tergantung kepada siapapun untuk bekerja sama. Ini sesuai dengan konstitusi kita yang mengandung prinsip politik bebas aktif," tutupnya.

(van/yid)