Masih Jadi Komoditas, Data Kemiskinan Antar Lembaga Berbeda-beda

Yogyakarta - Data kemiskinan atau jumlah orang miskin di Indonesia suatu lembaga dengan lembaga lainnya selalu berbeda. Hal ini disebabkan isu kemiskinan masih dijadikan barang dagang atau komoditas oleh banyak pihak.

"Tidak pernah ada yang sama. Data yang dipunyai Kementrian Dalam Negeri misalnya dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), LSM, maupun negara donor semua berbeda. Ukuran kemiskinannya berbeda-beda," ungkap peneliti senior Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Susetiawan, dalam acara seminar di Jogja National Museum (JNM) Gampingan,
Yogyakarta, Kamis (22/7/2010).

Acara Jagongan Media Rakyat (JMR) itu di antaranya menggelar seminar bertema "Pengembangan Basis data kemiskinan dari tingkat desa untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Acara yang diikuti berbagai komunitas itu akan berlangsung hingga Minggu 25 Juli 2010.

Padahal, lanjut dia, data  sangat penting bagi para peneliti. Namun kebudayaan untuk menyajikan data-data seperti itu, terutama dari birokrat, masih rendah. Dia kemudian mencontohkan data monografi yang ada di desa banyak yang tidak diperbarui.

Selama bertahun-tahun data monografi yang menempel di kantor balai desa tidak di updete. Data itu sering hanya digunakan  untuk persyaratan administratif belaka dan bukan sebagai kebutuhan.

"Itu pernah saya tanyakan kepada salah seorang kepala desa, langsung dijawab sepertinya tidak ada perubahan. Kan tidak mungkin
itu," kata guru besar Sosiologi UGM itu.

Dia pun mencontohkan data penduduk penduduk miskin yang dimiliki oleh desa, BPS maupun pemerintah masih berbeda-beda. Dengan demikian tidak ada data-data yang benar-benar valid tentang data penduduk miskin.  Pembuatan kebijakan tersebut
sering kali bukan berbasis data, tetapi hanya dirancang di atas meja.

"Lembaga donor seperti Bank Dunia pun juga punya data dan ukuran penduduk miskin yang berbeda pula.  Misalnya Bank Dunia menetap penduduk miskin itu kalau punya penghasilan 2 USD/hari. Itu berbeda sekali data dan ukurannya dengan yang lain.
Kalau seperti itu bisa saja di Indonesia itu tidak ada penduduk miskin lagi," katanya.

Sementara itu, Direktorat dan Analisis Pengembang Statistik BPS, Dr. Kecuk Suhariyanto, mengakui susahnya menentukan masyarakat miskin atau tidak miskin dalam upaya pengintegrasian data statistik kemiskinan antara pusat dan daerah.
Menurutnya harus ada ukuran atau kesepakatan bersama untuk menentukan masyarakat itu miskin atau tidak miskin. Selama ini BPS hanya mempunyai data-data daerah saja tetapi tidak mempunyai data-data mengenai individu.

Hal itu terjadi sebelum tahun 2005. Namun setelah 2005, pemerintah meminta BPS data penduduk miskin dengan cara by name. Padahal secara kode etik hal itu tidak boleh dilakukan BPS untuk mengumumkan data-data kemiskinan  secara individu atau
perseorangan. "Itu yang terjadi sekarang, bahkan penduduk miskin di rumah sampai ada yang dipasang stiker sebagai tanda," ungkap Kecuk.
(djo/djo)