DPR Jangan Cuma Kritik Tapi Bantu Juga Atasi Macet

Jakarta - Kritikan DPR kepada Gubernur DKI Fauzi Bowo dinilai tidak bisa membantu mengatasi kemacetan. DPR diminta tidak sekedar memberikan kritik, tapi ikut membantu mengatasi kemacetan di Ibukota.

"Jangan cuma kritik dong. Seharusnya DPR dan Pemerintah pusat membantu mengatasi kemacetan. Tindakan kongkret yang kita perlukan," ujar Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azaz Tigor Nainggolan saat dihubungi detikcom, Kamis (22/7/2010).

Menurut Tigor, DPR bisa membantu mengatasi kemacetan dengan kewenangan yang mereka miliki. Salah satunya memecahkan persoalan perbedaan tarif bahan bakar gas (BBG) yang membuat pelayanan bus transJ menjadi terhambat.

"DPR kan bisa memanggil Pertamina, PT Gas Negara dan Kementerian ESDM untuk menyamakan tarif BBG untuk transportasi. Salah satu kendala bus transJ adalah tarif BBG yang berbeda-beda," terang Tigor.

Tigor yang juga pengusaha metromini ini juga sepakat terkait usulan DPRD DKI agar DPR dan Pemerintah Pusat membuat UU untuk membatasi usia kendaraan.

"Pembatasan usia kendaraan itu bisa juga dilakukan oleh DPR. Mengingat saat ini penumpukkan kendaraan karena tidak adanya pembatasan usia kendaraan. Walaupun itu perlu kajian yang mendalam," tambah pria plontos ini.

Selain diminta untuk membuat UU pembatasan usia kendaraan, DTKJ meminta DPR untuk segera merevisi UU retribusi agar elektronik road pricing (ERP) pengganti sistem 3 in 1 bisa segera diterapkan.

"ERP itu perlu payung hukum dan dalam UU retribusi itu belum diatur. DPR harusnya bisa merevisi agar ERP nanti bisa diterapkan karena ada landasan hukum yang kuat," tutupnya.
(her/gus)