Boediono: Demokrasi di Indonesia Menghadapi Ancaman

Jakarta - Konsolidasi demokrasi di Indonesia menghadapi sejumlah kerawanan bahkan bisa dikatakan ancaman. Ancaman tersebut dapat membawa bangsa Indonesia ke arah kegagalan.

"Pada masa sekarang ini, transisi, reformasi, konsolidasi dari sistem kenegaraan kita, kondolidasi demokrasi, kita dihadapkan pada beberapa kerawanan, bahkan bisa dikatakan ancaman. Ancaman yang bisa membawa kita kepada kegagalan," kata Boediono.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Korpri
bertema "Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi" di Hotel
Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/7/2010).

Menurut Boediono, ancaman terhadap demokrasi itu muncul akibat tidak adanya
komitmen mendasar dari seluruh bangsa, tapi terutama kaum elit, untuk membuat sistem tersebut berhasil. Para elit politik di negeri ini inginnya cuma bermain demokrasi saja, tapi tidak mau menaati aturan dasar.

Kedua, lanjut mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu, ancaman demokrasi timbul akibat mandegnya sistem itu secara tiba-tiba. Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit tersebut pada tahun 1950-an. Saat itu, demokrasi tidak berfungsi dengan benar dan akhirnya gagal. Buntutnya, kabinet jatuh bangun, bahkan sampai ada kabinet yang hanya berumur 3 bulan.

"Dalam situasi seperti itu, tidak mungkin ada kebijakan negara yang efektif.
Kalau seperti itu, tentunya kita ada komitmen bersama untuk membuat apa yang
kita punya saat ini berhasil. Sekarang ini eksperimen demokrasi yang kedua,"
ungkap pria kelahiran Blitar, 25 Februari 1943 ini.

Ketiga, imbuh Boediono, ancaman terhadap demokrasi di Indonesia disebabkan oleh adanya erosi dari dalam atau penurunan kualitas demokrasi (degenerasi). Gejala ini tidak kelihatan, meskipun sistem demokrasi tampak berjalan baik-baik saja di permukaan.

Degerenasi demokrasi, masih menurut Guru Besar UGM Yogyakarta ini, disebabkan oleh tiga faktor. Secara terperinci ia menyebut ketiga faktor itu adalah pencampuradukan kepentingan umum dan privat, money politics, dan politisasi birokrasi.

"Kalau birokrasi masuk dan ikut bermain dalam ranah politik praktis, saya kira kualitas dari kebijakan publik, kualitas dari pelaksanaan kebijakan, dan pelayanan publik, jangan diharapkan optimal," tutupnya.

(irw/mad)