Pimpinan Dewan Instruksikan BK DPR Usut Isu Suap Rp 25 M di Panja BPIH

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku tidak nyaman dengan isu suap Rp 25 miliar yang membelit Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2010. Pramono menginstruksikan Badan Kehormatan (BK) DPR untuk membongkar kebenaran fakta tersebut.

"Supaya rumor ini tidak berkembang ke sana-sini, Badan Kehormatan harus menyelidiki rumor ini. Sudah hampir sebulan rumor ini. Yang seperti ini jangan kemudian menjadi fitnah, harus segera dibongkar" ujar Pram kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/7/2010).

Pram mengaku isu tersebut sangat mengganggu citra DPR. Kalau isu tersebut benar maka sudah pasti citra anggota DPR kembali dipertaruhkan.

"Saya sebagai pimpinan dewan mendengar hal tersebut harus mendapat perhatian secara khusus dari pimpinan DPR dan BK karena menyangkut citra DPR," terang Pram.

Pram juga mendukung usul Wakil Ketua DPR Anis Matta yang meminta KPK menelusuri kasus ini. KPK diharapkan segera menjawab tanda tanya besar yang selalu menyelimuti pembahasan BPIH ini.

"Memang sudah menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan dan kalau itu bisa dilakukan tentunya baik," tutupnya.
(van/yid)