Boediono: Korpri Tak Boleh Jadi Alat Penguasa

Jakarta - Di zaman Orde Baru, organisasi pegawai negeri atau Korpri kerap dipakai oleh pemerintah yang sedang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Kini hal itu tidak boleh terjadi lagi, karena dikhawatirkan dapat memecah belah korps.

"Di masa lampau barangkali ada kritik korpri dimanfaatkan oleh kekuasaan. Ini yang tidak boleh. Tapi Korpsi juga tidak boleh digunakan sebagai alat kekuasaan di luar pemerintah," kata Wakil Presiden (Wapres) Boediono.

Hal itu disampaikan Wapres dalam sambutan pembukaan Seminar Nasional Korpri bertema "Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi" di Hotel Bidakara, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (22/7/2010).

Tidak bisa dihindari, lanjut Boediono, bahwa Korpri berfungsi mewadahi anggota-anggota yang merupakan bagian dari pemerintah. Namun, itu hanya dalam konteks pelayanan publik atau birokrasi. Selebihnya, Korpri tidak boleh dimanfaatkan oleh pemerintah terkait dukungan politik.

Boediono mengingatkan kembali akan bahayanya Korpri apabila terlibat dalam politik praktis. Bila Korpri terseret dalam arus politik, para pegawai pemerintahan tidak akan punya lagi alat pemersatu. Perpecahan dari dalam hanya akan mendatangkan kerugian bagi para anggota Korpri.

"Sekarang di era reformasi begitu banyak kekuatan-kekuatan yang menarik kita keluar, memecah, terus terang saja. Tanpa kita sadari," katanya.

Boediono berpesan agar Korpri dapat membentengi anggotanya dari politik. Hal ini sesuai dengan pesan sejarah Korpri yang mengandung plus dan minus di masa lampau.

"Saya tadi sebutkan peran sejarahnya cukup bisa kita ikuti di masa lampau. Ada plus minusnya. Tapi satu inti peran sejarah itu adalah pemersatu korps pegawai yang melayani publik dan membentengi mereka dari politik praktis," tutupnya.

(irw/mad)