Pimpinan DPR Minta KPK Usut Isu Suap Pembahasan BPIH Rp 25 M

Jakarta - Pimpinan DPR merasa tidak nyaman dengan adanya isu anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah (BPIH) 2010 telah menerima uang dari Kemenag. Pimpinan DPR pun meminta KPK mulai mengusut kebenaran isu tersebut.

"Saya minta KPK mengusut karena itu sangat penting. Karena itu efeknya sangat penting bagi regulasi dan ini masalah ibadah," ujar Wakil Ketua DPR Anis Matta kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/7/2010).

Anis mengaku kaget mendengar isu tersebut. Anis sepakat agar di internal Panja BPIH isu tersebut dibuka saja supaya terbukti kebenarannya. "Saya setuju dibongkar saja lah karena isunya sudah santer," imbau Anis.

Sementara itu Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga mendorong KPK memastikan kebenaran isu tersebut. Pasalnya jika benar isu tersebut terjadi akan sangat menodai amanat rakyat kepada wakilnya di Senayan.

"Kalau benar isu itu, maka sungguh berdosa dunia-akhirat. Saya minta dicek segera karena sangat prihatin dengan rumor tersebut," tegas Taufik.

Taufik mengingatkan kepada anggota Komisi VIII agar segera menuntaskan BPIH 2010. Kalau berlama-lama dan malah muncul isu suap hanya akan semakin merusak citra DPR. "Jangan sekali-kali bermain-main dengan dana haji karena itu hukumannya dunia akhirat," ancamnya.

(van/yid)