Isu Suap Rp 25 Miliar di Pembahasan BPIH 2010 Harus Diklarifikasi

Jakarta - Isu suap Rp 25 miliar dalam pembahasan BPIH 2010 harus diklarifikasi oleh kedua belah pihak jika memang asal muasal isu itu terdeteksi. Sebab, isu tersebut cukup meresahkan dan membuat citra Komisi VIII dan Kemenag menjadi rusak.

"Kalau di internal Komisi. nggak ada bisik-bisik itu. Malah saya dengarnya dari sms gelap dari teman-teman media. Tapi ini harus dan bagus juga diklarifikasi, dari mana asal isu itu. Kalau  sudah ada data pengirim awalnya," kata anggota Komisi VIII Arwani Thomafi kepada detikcom, Rabu (21/7/2010).

Menurut politisi PPP ini, isu tersebut sampai saat ini memang sangat sumir. Karena itu bukan tidak mungkin isu tersebut sengaja dihembuskan guna merusak citra kerja keras Komisi VIII dan Kemenag dalam kaitan pembahasan BPIH guna meringankan jamaah. 

"Karena kebetulan saya tidak di Panja, hanya baru belakangan ini ketika Panja menyerahkan ke Komisi saya jadi lebih intens terlibat. Tapi isu itu hanya seperti angin semilir. Nggak ada saya kira," paparnya.

Saat ditanya apakah isu suap ini akan diklarifikasikan juga kepada Menag dalam rapat nanti siang, Wasekjen PPP ini mengaku bisa saja dilakukan. Namun dia menyerahkan kepada anggota Komisi VIII untuk menyampaikan sikapnya.

"Yang pasti saya nggak tahu soal itu, kita nggak pernah lihat barang itu, apalagi menerima barang itu. Kalau saya sendiri, kalau data awalnya jelas, bisa saja saya minta klarifikasi. Saya nggak tahu kalau teman lain," tegssnya.

Arwani berharap publik tetap menaruh kepercayaan kepada Pemerintah dan DPR dalam kasus molornya penetapan BPIH 2010. "Kerja keras masing-masing pihak jangan sampai tercemari isu-isu yang tidak produktif," tegasnya.

"Ini terobosan kedua pihak untuk berkomitmen menurunkan biaya dengan tetap meningkatkan kualitas pelayanan. Karena itu, sayang sekali kalau niat baik ini dicederai dengan isu yang tidak sedap," harapnya.

(van/yid)