Isu Suap Rp 25 Miliar Warnai Alotnya Penetapan BPIH 2010

Jakarta - Anggota Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR dari Fraksi Partai Hanura Abdullah Fauzi Ahmad meminta isu suap Rp 25 miliar diungakp. Fauzi kecewa karena isu tersebut mengusik semangat reformasi Panja BPIH.

"Isu suap yang katanya 25 miliar dibagi dua itu mengganggu saya. Saya minta dibongkar saja terbuka di Panja supaya tidak menimbulkan fitnah," ujar Fauzi kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/7/2010).

Fauzi tidak mau berspekulasi dengan menuduh rekannya di sesama anggota Panja menerima suap. Namun Fauzi tidak memungkiri jika Panja BPIH rawan terserang suap.

"Isu seperti itu paling bisa dicurigai, karena yang dulu-dulu selalu Kemenag dengan Panja BPIH DPR sepakat, karena dulu nggak pernah membantah dan BPIH naik-naik terus," terang Fauzi.

Fauzi melihat Panja BPIH tahun ini relatif lebih baik dengan memaksa BPIH 2010 turun. Namun Fauzi tidak berani menjamin rekan-rekannya tidak menerima suap dengan alotnya pembahasan ini.

"Saya kan tidak bisa menjamin orang lain. Kalau itu fitnah, ya kita harus mawas diri juga. Yang sudah pasti itu, pernah ada uang haram Dirjen haji sempat masuk penjara," jelas Fauzi.

Sebelumnya beredar isu alotnya penetapan BPIH 2010 oleh DPR dan Kemenag karena diwarnai adanya isu bergaining soal dana Rp 25 miliar. Isu liar tersebut menyebut, dana Rp 25 miliar itu akan dibagi 2, yakni Rp 12,5 miliar untuk anggota DPR dan separuhnya dibagikan untuk pejabat di Kemenag.

(van/gah)