"Ada itikad positif membantu mengatasi kemacetan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana saat dihubungi detikcom, Senin (19/7/2010).
Dia menjelaskan, misalnya untuk urusan bus TransJakarta, DPR bisa membantu melakukan lobi demi kemudahan dalam pengadaan gas. DPR juga bisa melakukan lobi untuk realisasi kereta jalur lingkar, karena selama ini hambatannya ada di PT KA yang tidak memberikan izin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politisi PKS ini menegaskan, urusan macet bukan hanya persoalan pemerintah daerah saja. Tapi ada tanggung jawab pemerintah pusat.
"Ya untuk mengatasi macet ini harus ada peran serta DPR dan pemerintah pusat," terangnya.
Namun dia tidak memungkiri bila saat ini untuk mengatasi kemacetan, Pemrov DKI belum maksimal dalam penanganannya.
"Kebijakan sudah memadai, namun implementasi belum maksimal. Misalnya pembangunan koridor busway dari rencana 15 baru bisa terealisasi 12, pada 2012," tutup dia.
(ndr/asy)











































