DPRD DKI: Ada yang Salah dengan Sistem Pembinaan Satpol PP

Jakarta - Kasus kekerasan seksual dan pemerasan di Monas yang dilakukan oleh dua oknum Satpol PP DKI Jakarta dinilai bukan sekadar tindakan kriminal biasa. Pola pembinaan mental anggota Satpol PP dituding sebagai salah satu sebabnya.

"Kalau saya lihat masalah ini, maka ada unsur kesalahan dalam pola sistem pembinaan anggota Satpol PP. Ini yang perlu diperbaiki," ujar anggota Komisi A DPRD DKI Abdul Aziz saat berbincang dengan detikcom, Minggu (18/7/2010).

Menurut politisi PPP ini, standard operating procedur (SOP) yang dimiliki oleh Satpol PP sudah sangat jelas dan tepat. Ketika ada anggota yang menyimpang dari SOP yang ada, maka pembinaan yang dilakukan kurang berhasil.

"Petugas tidak sesuai mengambil tindakan di lapangan, ini berarti pembinaan mereka, termasuk pembinaan mentalnya lemah sehingga mereka berani keluar dari aturan ada," tambahnya.

Abdul Aziz sepakat ada tes psikologi berkala yang diberikan kepada para penegak Perda ini, untuk meminimalisir tindakan indisipliner karena kondisi emosi yang tidak stabil.

"Itu salah satu cara untuk mengatasi pembinaan mantal yang kurang diterima," tambahnya.

Saat ditanya apakah komisi yang membidangi aparatur dan kepegawaian ini berencana memanggil Kasatpol PP DKI terkait banyaknya persoalan yang sedang dihadapi, Aziz mengaku dalam waktu dekat belum ada rencana.

"Dalam waktu dekat belum ada, tapi itu sudah pernah saya usulkan. Kalau toh kita panggil pasti untuk membahas persoalan yang umum, tidak per kasus," jelasnya.

(her/nrl)