Pelelangan Patung Sudirman Harus Jadi Terapi Kejut Pemerintah

Jakarta - Ahli waris rumah dan patung Jenderal Sudirman di Pacitan berniat melelang situs bersejarah pahlawan nasional tersebut. Hal ini harus menjadi terapi kejut bagi pemerintah agar lebih menaruh perhatian pada situs-situs cagar budaya.

"Selama ini kan pemerintah kurang peduli pada warisan budaya bangsa. Banyak kasus yang kami catat satu daerah cagar budaya, pemiliknya masih masyarakat," ujar Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Joe Marbun, kepada detikcom, Sabtu (18/7/2010).

Menurut Joe, masalah ekonomi selalu menjadi masalah klasik pelestarian cagar budaya. Di satu sisi masyarakat butuh uang dan harus menjual tanah atau bangunan yang bernilai sejarah tersebut. Namun di sisi lainnya, wisata budaya itu harus dipertahankan karena memiliki nilai-nilai sejarah yang penting.

"Seperti waktu di Kota Gede, pasca gempa, masyarakat tidak mampu membangun situs-situs cagar budaya tersebut, sehingga terpaksa dijual," terang Joe.

Sebagai jalan keluar, Joe meminta agar pemerintah dan ahli waris patung dan markas Jenderal Sudirman, duduk bersama. Kedua belah pihak harus menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan yang lebih luas.

"Soal jual beli tanah, itu urusan nanti. Yang penting ada komunikasi dulu," terang dia.

Namun Joe menjelaskan, tentunya harus ada keuntungan yang didapatkan oleh ahli waris sebagai pemilik lahan, sebagai benefit atau keuntungan pelestarian situs tersebut. Jika tidak pemilik lahan akan berpikir untuk apa melestarikan jika tidak mendapat keuntungan apa-apa.

"Kalau biasanya kan ada pemotongan pajak atas lahan pajak budaya. Tapi kalau di Pacitan karena bukan di tengah kota, rasanya keuntungan berupa pemotongan pajak tidak begitu terasa manfaatnya. Perlu ada yang lain," jelas dia.

pelelangan patung Jendral Sudirman dan rumah bekas markas gerilya di kompleks monumen Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Pacitan, lewat internet membuat geger. Hal itu merupakan bentuk protes keluarga almarhum Roto Suwarno sebagai pemilik kawasan atas ketidakjelasan pengelolaan situs bersejarah tersebut.


(rdf/nrl)