PAN Pertanyakan Kriteria Penilaian UKP4

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) sempat mempertanyakan kriteria penilaian yang dilakukan UKP4 terhadap kinerja para menteri. Sebab menurut PAN, dalam bekerja menteri pastinya juga banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan.

"Apa kriteria penilaian itu, memang para menteri harus sukses dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)-nya, tapi di satu sisi menteri juga harus merespons pengawasan teman-teman di Parlemem terhadap program para menteri tersebut," kata Sekjen PAN, Taufik Kurniawan dalam diskusi 'Evaluasi KIB II' di Kantor Harian Sinar Harapan, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2010).

Dia juga menyayangkan langkah evaluasi yang dilakukan UKP4 itu terlalu cepat. Sebab, menurutnya setelah PAN mengkonfirmasi pada Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar yang juga mendapat rapor merah, memang ada faktor penyebab program itu belum berjalan.

"Kami tanya langsung ke Pak Patrialis soal program pembangunan 19 LP yang belum terlaksana, dan memang persoalannya ada anggaran. Jadi gimana mau dibangun kalau dananya belum cair," jelas Taufik.

Salah satu pimpinan DPR ini, meminta kinerja para menteri jang langsung dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teknik, kalau memang alasan belum berjalannya program karena masalah anggaran.  "Jangan kaitkan dengan teknik performa menteri tersebut," harap dia.

Jika penilaian itu dengan gampang dilakukan oleh UKP4, maka PAN cukup merasa terganjal denga evaluasi UKP4 itu. Meskipun dia menyadari bahwa tugas UKP4 memberikan penilaian.

"Kita tau UKP4 memang membantu presiden, tapi seharusnya tidak perlu dibuka ke publik, cukup memberikan laporan itu ke presiden. Sebab walaupun inputnya tidak go publik, tapi tetap saja outputnya menjadi go publik," paparnya.

Tapi bagi Taufik, selama presiden yang juga ketua koalisi Setgab tidak berikan sinyal negatif, anggap saja evaluasi itu sebagai referensi. "Selama ketua koalisi tidak memberikan sinyalemen, anggap saja itu bagian dari referensi," tandasnya.

(lia/anw)