.webp)
"Oleh karena itu, tanggung jawab kita semua untuk menjaga eksperimen demokrasi kita yang kedua ini berhasil dan ini adalah tugas kita semua. Manunggaling kawulo gusti ini yang harus kita jaga. Menyatunya antara rakyat dan yang diberi amanat oleh rakyat," ucap Boediono.
Hal itu disampaikan dia saat memberikan sambutan dalam acara ulang tahun ke-11 Harian Rakyat Merdeka di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/2010).
Boediono memang secara khusus menukil falsafah Jawa tempo dulu itu ketika mulai berbicara mengenai demokrasi. Menurutnya, manunggaling kawulo gusti itu berarti menyatunya antara pemimpin dan rakyat. Keadaan itu akan mendatangkan keadilan dan kesejahteraan bagi sebuah negara.
"Di waktu itu, pujangga-pujangga lama membayangkan di situ ada ratu atau raja yang adil, sangat mendengarkan apa yang menjadi pikiran keluhan dan kebutuhan rakyat. Manunggal menjadi satu personifikasi raja yang adil dan sangat mendengarkan. Di situlah kunci dari kemajuan suatu bangsa," kata Boediono.
Di zaman modern ini, di mana negara-negara termasuk Indonesia menerapkan sistem demokrasi, falsafah itu tetap berlaku. Pemerintah harus mendengarkan serta memberikan apa yang diharapkan oleh yang diperintah. Bila tidak, kekuasaannya tidak akan diakui lagi dan terancam dilengserkan.
"Jadi memang manunggaling kawulo gusti ini sebenarnya adalah hakikat dari demokrasi," ujar mantan Gubenur Bank Indonesia (BI) ini.
Nah, menurutnya, saat ini Indonesia memasuki eksperimen demokrasi yang kedua setelah gagal mempraktekkan sistem tersebut pada tahun 1950-an. Ketika itu, demokrasi tidak membawa hasil berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan lain-lain.
"Sekarang tentu kita tidak ingin mengulang. Kita harus berhasil. Kuncinya demokrasi yang mulai kita bangun ini harus kita jaga agar memberikan manfaat yang maksimal pada rakyat kita," katanya.
(irw/anw)
