Anis Matta: Isu Reshuffle Ganggu Psikologi Para Menteri

Anis Matta: Isu Reshuffle Ganggu Psikologi Para Menteri

- detikNews
Kamis, 15 Jul 2010 14:55 WIB
Jakarta - Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang bekerja sejak Oktober 2009, didera isu soal reshuffle kabinet. Hal itu ternyata cukup mengancam psikologi para menteri tersebut.

"Ada hal yang lebih buruk lagi yaitu psikologi menteri-menteri yang setiap saat diancam untuk reshuffle," kata Sekjen Partai Keadilan Sejatera (PKS) Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2010).

Hal itu dia katakan ketika menjawab pertanyaan sejauh mana pemaparan kinerja yang disampaikan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) terhadap isu reshuffle yang dihembuskan oleh partai Golkar.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Akibat berulang kali didera wacana untuk di-reshuffle, akhirnya menteri-menteri tersebut tidak bisa bekerja secara nyaman. Apalagi menurutnya, sekalipun para menteri itu merupakan lembaga eksekutif, tidak semua hal berada pada kendali mereka.

"Padahal tidak semua masalah itu ada pada kendali mereka," ujar dia.

Kembali hangatnya isu reshuffle itu, menurutnya perlu dipertanyakan. "Jadi kita perlu juga tanya motif dari partai yang mengajukan reshuffle itu," tambah dia.

Salah satu Pimpinan DPR ini menambahkan, jika pelemparan isu reshuffle itu hanya untuk menduduki posisi tertentu, baginya itu sangat tak etis. Karenaย  itu sama saja menekan Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk melakukan perombakan terhadap para menterinya.

"Kalau mau jadi menteri pakai jalur yang etis lah, kan ada prosedurnya
kalau mau jadi menteri, ya datang saja ke Presiden lalu minta jadi menteri," kelakar Anis.

"Tidak etislah menekan Presiden dengan cara seperti itu (isu reshuffle)," lanjutnya.

Meskipun isu tersebut cukup menjadi menggangu psikologis para menteri itu, menurut pria kelahiran Bone ini, sampai sekarang belum ada niat dari partai koalisi yang tergabung dalam Setgab untuk membahasnya lebih lanjut. "Saya rasa isu ini tidak cukup strategis untuk dibahas di Setgab. Sebab ini isu sambil jalan," tutup dia.

(lia/nwk)


Berita Terkait