Komisi II Pertanyakan Data SBY Soal 80% Pemekaran Wilayah Gagal

Jakarta - Komisi II DPR mempertanyakan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa 80 persen pemekaran daerah gagal. Komisi II juga mempertanyakan data yang digunakan Presiden dalam membuat pernyataanya.

Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tentang evaluasi kinerja daerah otonomi baru 2010 yakni, tidak ada yang berkinerja sangat tinggi. 58,71 Persen berkinerja tinggi, 34,19 persen berkinerja sedang, dan 4,16 persen berkinerja rendah.

"Jangan-jangan feeding yang diberikan kepada Presiden dari aparaturnya tidak akurat," kata Ganjar.

Hal itu dikatakan Ganjar dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/7/2010).

Hadir juga Chairuman Harahap (Ketua/FPG) dan Teguh Juwarno (Wakil Ketua/FPAN). Wakil Ketua Komisi II dari FPD Taufik Effendy tidak hadir.

Ganjar melanjutkan, data pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang evaluasi kerja daerah pemekaran juga tidak menunjukkan angka 80 persen. Ia mengatakan, BPK mengambil sampel 8 dari 205 daerah otonomi baru, dan 2 di antaranya memenuhi memenuhi kewajibannya.

"Kewajiban bukan tentang human development index. Tapi misalnya soal perbatasan dan lain-lain. Kalau soal kesejahteraan itu kan tugas pemerintah, Presiden," kata Ganjar.

Chairuman menilai, data yang disampaikan Presiden bukan hanya berbeda, tetapi juga berlebihan. Komisi juga meninjau kinerja daerah pemekaran langsung ke lapangan.

"80 Persen pemekaran gagal itu berlebihan," kata Chairuman.

Chairuman menambahkan, Komisi II tidak dalam posisi menolak atau meneima pembentukan daerah otonomi baru. Komisi, katanya, hanya memproses usulan pembentukan daerah otonomi baru secara hati-hati dan selektif berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
(lrn/nwk)