"Ini kabar yang harus ditindaklanjuti. Saya kira DPR atau Komisi VII harus segera membuat tim inverstigasi dengan melibatkan ahli dari pertambangan untuk menindaklanjuti pemberitaan dan laporan itu," kata Totok kepada detikcom, Kamis (15/7/2010).
Politisi PAN ini meminta pemerintah menjadikan momentum ini sebagai upaya merevisi ulang kontrak karya dan kerjasama antara pemerintah dengan PT Freeport. Sebab, selama ini kesepakatan antara pemerintah dengan PT Freeport banyak yang tertutup dan cenderung merugikan pihak Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisi VII DPR, lanjut Totok, akan segera menindaklanjuti laporan dan pemberitaan dari beberapa media soal penggalian uranium oleh PT Freeport di Papua. Hal ini sangat penting agar masyarakat segera menemukan kepastian apa yang terjadi sehingga tidak menimbulkan keraguan lagi.
"Saya kira temen-teman Komisi VII akan segera menindaklanjuti. Karena selama ini memang mendengar sesuatu yang kurang transparan dari PT Freeport. Hanya saja kita tidak memiliki bukti karena tertutupnya perusahaan ini," tegasnya.
Sebelumnya beberapa media memberitakan protes dari beberapa anggota DPRD Papua soal dugaan penggalian bahan baku uranium secara diam-diam yang dilakukan oleh PT Freeport. (yid/fay)











































