"Ini hanya proyek tahunan, mendekati bulan puasa Pemda DKI merazia semua pengemis. Menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah. Faktanya, dari tahun ke tahun pengemis tetap ada, bertambah dan bertambah," kata aktivis dari Urban Poor Consorcium, Edi Saidi saat dihubungi detikcom, Rabu (14/7/2010).
Menurut Edi, tidak semua warga Jakarta menilai pengemis sebagai gangguan ketertiban umum. Ia menunjuk bukti masih banyaknya masyarakat yang memberikan santunan langsung kepada pengemis maupun anak jalanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyarankan para pengemis dilokalisir dalam area yang dianggap tertib oleh pemerintah. Kalaupun ada yang berbuat kriminal, Edi mempersilahkan polisi menjalankan tugasnya tanpa perlu memukul rata pengemis adalah kriminil.
"Kalau dianggap tidak tertib, mengganggu, dan melanggar ya silahkan diatur bagaimana supaya tertib. Ini seperti satu pejabat koruptor, apakah semua pejabat menjadi koruptor. Kalau terbukti kriminal ya silahkan bagaimana polisi mengurusnya," ucap pria yang masih aktif di lapangan menggalang kekuatan warga miskin ini.
Soal dugaan sindikat pengemis, Edi menyatakan tidak tertutup kemungkinan sindikasi tersebut ada di Ibukota.
"Tidak menutup kemungkinan ada sindikat, ada kepentingan pribadi tertentu. Kalau sindikat ya artinya pengemis hanya korban. Tangkaplah sindikat itu, jangan pengemis-pengemisnya," tukas Edi mengakhiri pembicaraan.
(Ari/her)











































