"Kalau bicara soal menteri, banyak politisi Golkar yang ingin jadi menteri," ujar anggota Komisi II DPR dari FPG Agun Gunanjar Sudarsa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2010).
Menurut Agun, wajar saja ketika politisi Golkar mengincar posisi di kabinet. Sebab, tujaun akhir menjadi politisi adalah menempati jabatan politis tertinggi yang memungkinkan. "Wajar-wajar saja politisi ingin jadi menteri karena akhir daripada karir politisi itu kabinet," terang Agun.
Agun menilai munculnya perbedaan pendapat di partai sebagai hal yang wajar. Namun terkait hal-hal strategis harus tetap dikordinasikan secara baik dan teratur.
Saat ditanya soal pernyataan Priyo yang dinilai tidak mewakili partai, tetapi cenderung merusak citra partai, Agun merasa tidak perlu diberikan sanksi. "Tidak perlu ada sanksi-sanksi lah, itu hak konstitusional dan masih wajar," tegasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat sejumlah 49 sub kemenetrian dari 3 kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah.
(van/yid)











































