"Sampai saat ini soal reshuffle tidak pernah dibahas di rapat pleno pengurus harian. Segala sesuatu yang menyangkut isu strategis, Golkar selalu membahas dan memutuskan di rapat pleno harian," kata Juru Bicara Ical Lalu Mara Satriawangsa menirukan Ical kepada detikcom, Rabu (14/7/2010).
Menurut Mara, Golkar tidak mau ikut campur dan intervensi terhadap hak prerogatif presiden soal reshuffle kabinet. Namun jika memang diajak bicara dan dimintai masukan soal itu, Golkar akan memberikan dengan senang hati.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ditanya soal isu pergolakan di internal Golkar sehingga mengusulkan reshuffle, Mara juga membantahnya. Selama ini semua keputusan penting dan strategis selalu dirapatkan oleh DPP Golkar.
"Nggak ada masalah itu. Kalau ada masalah, segala sesuatu akan selalu dibahas di rapat pleno harian. Pleno terakhir soal evaluasi pemilukada dan soal Setgab. Nggak ada yang lain," tegasnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat sejumlah 49 sub kemenetrian dari 3 kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah.
(yid/fay)











































