"Saya mau berdebat lagi. Saya akan berdebat dengan orang yang setuju dengan pornografi," kata Tifatul usai menerima Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Jalan Merdeka Barat No 9, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2010).
Menurutnya, perdebatan tersebut sulit untuk dihindari. Lewat perdebatan justru diharapkan adanya solusi tengah. "Pasti ada perdebatan, bagaimana nggak ada perdebatan. Soal untuk menghindari perdebatan susah, tapi pasti akan ada. Yang kita cari solusi bukan sekedar perdebatannya," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kebebasan pers sudah dijamin dalam Undang-undang Pers dan tidak mungkin peraturan menteri mengeliminir undang-undang itu. Secara hirarkis hukum itu tidak boleh. Jadi, jangan mengait-ngaitkan dengan kebebasan pers," jelasnya.
Ia meminta beberapa pihak yang keberatan dengan usulan aturan tersebut untuk menahan diri. "Sabar-sabar saja. Dan saya sudah bicara dengan Komisi I DPR RI bahwa rancangan RPM perlu disegerakan karena ditunggu masyarakat," pungkasnya. "Kami sekapat dengan KPAI agar internet bersih."
Ketua KPAI Hadi Supeno menuturkan, pihaknya adalah salah satu yang mendorong Kemkominfo segera merealisasikan usulan RPM konten multimedia.
"Berkaitan dengan konten multimedia KPAI adalah salah satu pihak yang mendorong untuk segera direalisasikan. Dan tugas negara melindungi moral masyarakat," tandasnya.
(ahy/lrn)











































