KPK Buka Kemungkinan Selidiki Dugaan Gratifikasi DPRD DKI

Jakarta - 10 Anggota DPRD DKI Jakarta sudah mengirim surat bantahan soal gratifikasi yang mereka terima terkait upaya meredam hak angket insiden di Makam Mbah Priok. Namun pengakuan itu tidak serta merta dipercaya begitu saja oleh KPK.

"Ya kita telusuri lebih lanjut. Apakah pengakuan itu benar adanya," kata juru bicara KPK, Johan Budi saat dihubungi wartawan, Selasa (13/7/2010).

Pekan lalu, KPK telah menerima klarifikasi dari 10 anggota DPRD DKI. Mereka membantah jika telah disebut menerima gratifikasi terkait upaya meredam hak angket insiden di Makam Mbah Priok yang terjadi beberapa waktu lalu.

Meski sudah mendapatkan klarifikasi dari anggota Dewan, KPK merasa masih perlu untuk menelusuri lebih lanjut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan, masalah ini dinaikkan ke tingkat penyelidikan.

"Kemungkinan itu tergantung hasil penelusuran direktorat gratifikasi," jelas Johan.

Sebelumnya, ada dugaan upaya untuk meredam kasus  ini agar tidak menjadi hak angket DPRD. Dari kabar yang beredar, tiap anggota DPR disebut-sebut menerima uang Rp 10 juta.

(mok/gun)