"Saya menduga DPP Golkar punya agenda untuk mengganti menteri-menterinya di kabinet," ujar Wasekjen PKS Mahfudz Siddik kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2010).
Mahfudz melihat hal ini dikarenakan adanya masalah internal Golkar. Supaya tidak terlihat sedang bermasalah, Golkar mencari cara lain untuk mengusulkan penggantian menterinya yakni melalui reshuffle kabinet.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Mahfudz kalau tanpa latar belakang politis tidak mungkin Golkar melempar isu reshuffle kabinet. Pasalnya reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif Presiden.
"Soal menteri ada yang merah rapornya biarkan jadi urusan Presiden dengan menteri yang bersangkutan," tutupnya.
Sebelumnya Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan reshuffle kabinet berdasar laporan UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat sejumlah 49 sub kementrian dari 3 kementrian yakni Kementrian Hukum dan HAM, Kementrian PU, dan Kementrian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah.
(van/yid)











































