Kenapa Anggota DPR Lambat Melapor Harta Kekayaan?

Jakarta - Banyak anggota DPR yang belum menyusun Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara  (LHKPN). Kalau memang semua harta diperoleh secara halal, semestinya anggota DPR segera melapor secara terbuka kekayaannya.

"Seharusnya segera disusun dan dilaporkan kekayaan apa saja yang dimiliki secara transparan," ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada detikcom, Selasa (13/7/2010).

Apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan melaporkan LHKPN  secara terbuka di hadapan masyarakat dengan mengundang KPK jauh lebih baik. Setidaknya menunjukkan prinsip keterbukaan yang layak ditiru.

Priyo mengimbau agar anggota DPR segera menyusun laporan kekayaan dan melapor. Meski Priyo mengakui cara menyusun LHKPN ribet, namun kalau dibiarkan berlama-lama akan menimbulkan pertanyaan publik.

"Memang saya akui ribet, saya saja habis dua minggu. Tapi segeralah dan itu jauh lebih bagus ketimbang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan," terang Ketua DPP Partai Golkar ini.

Kepada parpol dan fraksi di DPR, Priyo mengimbau agar mengingatkan anggotanya di DPR untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Rakyat menanti kejujuran dan keterbukaan wakilnya di Senayan.

"Kepada parpol dan fraksi agar memperingatkan supaya dibuka segera dan transparan," tutupnya.

(van/Rez)