SBY Punya Situation Room, Pemda Tak Bisa Laporan ABS

Jakarta - Para pejabat pemerintahan dan kepala daerah tidak bisa lagi menyampaikan laporan ABS (asal bapak senang) kepada Presiden SBY dan Wapres Boediono. Duet pucuk pemerintahan itu kini mepunyai situation room yang bisa memantau pelaksaan program pembangunan di lapangan yang akurat dan realtime.

Fasilitas baru tersebut terletak di lantai 1 Gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta, yang pada era pemerintahan Soeharto, ruang itu merupakan tempat berlangsungnya rapat kabinet. Perangkat komunikasi visual nan canggih dan computerized melengkapi ruangan yang hanya berkapasitas 12 orang itu.

Di dalam presentasinya kepada para anggota KIB II, Ketua UKP4 Koentoro Mangunsubroto, Senin (11/7/2010), mendemontasikan berbagai fasilitas monitoring dan kontrol pelaksaan pembangan di daerah. Setiap titik lokasi pelaksaan proyek telah di data dalam Google.Map yang kemudian ditambahkan detail dari perkembangan kemajuannya lengkap berikut foto-foto asli.

Khusus untu program yang berlangsung lancar, maka ada warna hijau yang muncul sebagai kode. Sedangkan untuk program yang kurang bahkan tidak lancar, ditandai dengan warna merah lengkap dengan data mengenai kendala yang terjadi beserta sumber penyebabnya.

"Setiap 2 bulan kami mengirim tim ke berbagai daerah secara acak untuk melakukan pemantauan secara langsung di lokasi. Hasilnya, baik kemajuan dan kendalanya, bisa kita lihat di sini untuk keperluan pengambilan keputusan," papar Koentoro yang berturut-turut tampilkan pelaksaan pembangunan rel KA di Tangerang,  UMKM, penyaluran dana BOS di Bangkalan, Madura dan proyek air bersih di NTT.

Terhadap pemapran tersebut, Presiden SBY meminta Koentoro agar melengkapi sistem pemantauan itu dengan pemberitahuan kepada pemerintah daerah bersangkutan. Sehingga penanggung jawab pemerintahan daerah tersebut juga bisa mengetahui perkembangan yang terjadi dan bisa segera mengatasi masalah yang terjadi.

"Yakinkan kepada Pemda, apa yang dilaporkan kepada Presiden adalah yang dilaksanakan di lapangan.  Kalau laporannya tak sesuai  akan langsung kelihatan. Maka perlu etika pemerintahan yang baik serta akuntable apa yang dilaporkan dan dilaksanakan. Fasilitas ini bisa disebut decicion spot centre yang banyak gunanya untuk mengambil keputusan lebih efisien dan efektif," ujar SBY.

(lh/ken)