PD Minta Golkar Bersabar dan Tak Dikte SBY

Jakarta - Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua mengingatkan Golkar agar tidak gegabah menilai evaluasi UKP4 tentang rapor merah beberapa Kementerian. PD menegaskan bahwa parpol koalisi tidak berhak mengusulkan reshuffle kabinet yang menjadi hak prerogatif Presiden.

"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden, itu terserah kepada Presiden. Kita ikuti terus saja nanti. Kalau ada desakan-desakan, tentu kita tunggu perkembangan dari Presiden," tegas Max kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Max meminta agar parpol koalisi tidak terus mengintip permasalahan ini secara politis. Sebab, evaluasi kinerja menteri bergantung pada kinerja, bukan faktor politik.

"Kalau dia melontarkan itu harusnya hanya sebatas dari kacamata pengawasan dan sebatas pertimbangan daripada Wakil Ketua DPR kepada pemerintah dari hasil UKP4," terang Max.

Max meminta semua parpol koalisi bersabar menunggu sikap Presiden. Sebab semua keputusan akhir berada di tangan Presiden.

"Kita lihat saja hasil akhir dari itu. Biar Presiden membaca hasil evaluasi mereka. Kalau kebijakan Presiden, ya kami mendukung seratus persen tapi kami tidak dalam posisi mendorong evaluasi," tutupnya.

Sebelumnya Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto membuka ada 49 kerja sub kementrian yang nilai rapornya merah. Sayangnya dia tidak menyebutkan kementerian apa saja yang mendapat nilai yang tidak bisa naik kelas itu. Akibatnya, Golkar mendorong agar Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet.

(van/yid)