DPR Nilai Pengembalian Hak Pilih TNI Terlalu Dini

Jakarta - DPR menilai pengembalian hak politik TNI dalam Pemilu 2014 belum perlu direalisasikan. DPR tidak ingin keputusan kontroversial ini mendapat protes masyarakat dan menimbulkan polemik baru.

"Hak pilih TNI dalam Pemilu 2014 terlalu dini. Wacana ini diyakini dapat mengundang pro dan kontra dengan berbagai argumentasi masing-masing," terang Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato resmi rapat Paripurna DPR pembukaan masa sidang IV di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Marzuki menyampaikan, mayoritas fraksi DPR menilai bahwa TNI sebagai pasukan pelindung negara harus netral. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik di tanah air.

"TNI harus menjaga netralitas dalam pemilu agar kondisi keamanan tetap terjaga, pada saat persiapan maupun pelaksanaan pemilu di Indonesia," jelasnya.

Marzuki kemudian menyampaikan bahwa TNI sudah lama tidak berpolitik. Keputusan mencabut hak politik TNI dikarenakan alasan independensi dan netralitas.

"Secara resmi TNI tidak lagi terlibat di Parlemen sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Fraksi TNI dan Polri tidak ada lagi sejak DPR Periode 2004-2009," tutupnya.

(van/yid)