PD Tak Lindungi yang Melanggar Hukum

Jakarta - Menjadi petinggi DPP Partai Demokrat (PD) bukan jaminan yang bersangkutan aman dari penegakan hukum. Justru jaminan pasti akan diserahkan kepada aparat bila memang terbukti terlibat dalam tindak pelanggaran hukum.

Demikian wanti SBY selaku Ketua Wanbina PD dalam pelantikan pengurus
baru DPP PD. Acara berlangsung di Raffles Hills, Cibubur, Sabtu (10/7/2010) malam.

"Bagi yang tidak bisa menjaga integritas dan melanggar hukum, partai tak bisa melindungi. Hukum harus ditegakkan," kata SBY.

Sebelumnya SBY mengakui bahwa tidak ada kontrak kinerja dan pakta integritas terhadap jajaran pengurus DPP dan anggota Dewan Pembina PD 2010-2015. Terkait itu dia minta agar semuanya dapat menjaga integritas, komitmen dan perilaku serta etika sehingga layak menjadi teladan bagi masyarakat.

"Bagi yang melanggar etika, maka Dewan Kehormatan juga akan menjatuhkan sanksi. Saya sungguh berharap saudara-saudara memberikan kinerja terbaik bagi partai dan bangsa ini," tegas SBY.

Perlu diketahui Jhonny Allen Marbun yang di DPP PD menjabat Wakil Ketum I berpeluang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga kuat telibat suap dalam proyek pembangun dermaga di kawasan Indonesia Timur yang melibatkan politisi Abdul Hadi Djamal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

(lh/nwk)