UKP4: 49 Sub Rencana Aksi Kementerian Mengecewakan

Jakarta - Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membagikan rapor pada para kementerian. Hasilnya, ada 49 dari 369 sub rencana aksi yang mengecewakan.

Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, sesuai dengan Inpres 1/2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2010 ada 70 program, 155 rencana aksi dan 369 sub rencana aksi, yang dilaksanakan 49 Kementerian/Lembaga.

"Dari 369 rencana aksi, maka per akhir Juni, 58 sangat memuaskan, 235 memuaskan, 15 kurang memuaskan, dan 49 mengecewakan," ujar Kuntoro dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2010).

49 Sub rencana aksi yang mengecewakan itu ada di beberapa kementerian, baik di bawah Kemenko Polhukam, Kemenko Kesra, dan Kemenko Perekonomian.
Sebab sub rencana aksi itu tidak terlaksana, adalah keterlambatan karena alasan operasional (20), ketidaksesuaian antara lokasi anggaran dengan target yang ditetapkan (14), kendala bottleneck (penyumbatan) dari pihak lain (12).

Salah satu contohnya, imbuh Kuntoro, seharusnya  pada bulan keenam seharusnya sudah dibentuk Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan, namun belum terbentuk hingga sekarang.

"Di Kemenkum HAM pembangunan maupun pengembangan 19 Lapas dari 45 Lapas, contoh dari yang tidal mencapai sasaran," kata dia.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan arahan agar program-program yang mengecewakan itu dicermati. "Dan memberikan langkah-langkah untuk memperbaiki dan apa-apa yang dilakukan harus sesuai yang direncanakan," tandas dia.

(nwk/anw)