ICW Dorong KPK Segera Ambil Tawaran Menkeu

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi sikap Menteri Keuangan yang akan membuka data Surat Pajak Tahunan (SPT) jenderal polisi yang memiliki rekening mencurigakan. ICW mendorong agar KPK segera menindaklanjuti tawaran itu.

"Karena kami tidak yakin Kapolri akan serius mengusut ini. Maka KPK bisa melakukan kerjasama dengan Menkeu. Kita lebih mendukung KPK," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho kepada detikcom, Rabu (7/7/2010).

Menurut Emerson, tawaran Menkeu mestinya segera direspon oleh Kapolri. Tidak ada salahnya menggunakan semua cara untuk menuntaskan kasus ini.
Namun, lanjut Emerson, pihaknya terlanjur pesimis proses klarifikasi yang saat ini dilakukan Kapolri dan Tim Bareskrim akan bekerja maksimal.

"Hasilnya sudah kita tebak nanti tidak ada penyimpangan," tambahnya.

Emerson menilai, sebaiknya Kapolri menonaktifkan para jenderal yang saat ini sedang diklarifikasi. Hal itu agar kerja tim menjadi objektif.

"Kalau Kapolri mau serius gunakan semua cara. Termasuk menonaktifkan para jenderal itu. Dan kalau gagal mundur saja. Ini akan menjadi catatan bagi Kapolri mendatang," tandasnya.

Sebelumnya, Menkeu Agus Martowardojo menyatakan bersedia membuka SPT jenderal polri terkait isu rekening gendut yang sedang marak saat ini.
Agus menyatakan pihaknya akan dengan senang hati mempelajari dan membuka data SPT para jenderal jika diminta.

"Saya kalau seandainya dari aparat penegak hukum mempunyai, mengirimkan permintaan kepada saya, akan saya pelajari. Kalau ada dasarnya dengan senang hati saya bantu," ujar Agus.

(ape/Ari)