Pejabat Pengguna Voorijder Bak Ayam Berkokok

Jakarta - Penggunaan Voorijder oleh para pejabat dianggap mencedarai hak publik. Bagi
mantan Ketua Umum PP Muhammdiyah Syafii Ma'arif, itu sah saja kalau berada
dalam situasi yang sangat genting, namun tidak untuk dijadikan kebiasaan.

"Saya rasa kalau para pejabat memang butuh datang tepat waktu dan suasananya
padat, saya rasa tidak ada masalah. Tapi ketika ini dijadikan semacam kebiasaan itu yang menjadi masalah," kata Syafii.

Hal itu dikatakan Syafii di sela-sela Mukatamar Muhammadiyah ke 46, di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jl Ringroad Barat, Taman Tirto, Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/7/2010).

Dia mengatakan, jika para pejabat menggunakan pengawalan hanya karena pola
kebiasaan, bisa disamakan dengan ayam yang berkokok.

"Kebiasaan buruk itu seperti istilah ayam berkokok. Jadi kayak ayam berkokok itu kan menunjukkan kebisaannya dan jati dirinya. Nah kalau pejabat itu menunjukkan mulai berlagak dan mencari jati diri dengan pengawalan itu," jelas dia.

Buya sapaan akrab Syafii juga menganggap penggunaan pengawalan seperti itu
hanya bersifat pemborosan. Karena yang namanya pengawalan pasti mengeluarkan
dana untuk menyewanya.

"Saya rasa itu hanya terjadi pemborosan saja. Karena untuk menggunakan itukan polisi itu dibayar, apalagi kalau swasta yang meminjam, itukan juga dibayar itu," papar pria berkacamata ini.

Sama halnya dengan Buya, Ketua Komisi Yudisial Busryo Muqoddas mengatakan,
penggunaan Voorijder itu ada baiknya dilihat dari segi kepentingannya terlebih dulu.

"Saya rasa itu penting untuk hal-hal yang urgen, misalnya ada rapat yang
harus segera dihadiri agar tidak terjebak macet," ujar Busyro saat berkunjung ke acara Muktamar Muhammadiyah di UMY.

Maka itu menurut dia, sebaiknya fasilitas penggunaan pengawalan itu dikaji ulang dengan melihat pada tingkat kebutuhannya. "Ya sebaiknya harus ditinjau ulang, karena sebaiknya penggunaan itu tergantung pada jenis pekerjaan yang memang butuh itu," kata salah satu calon ketua KPK ini.

Dia menambahkan, pejabat yang sebenarnya boleh mendapatkan pengawalan seperti itu adalah sekelas Presiden dan Wakil Presiden. Selebihnya tentu ambulan atau kenderaan yang membawa orang sakit dan meninggal.

Busyro ternyata pernah menggunakan pengawal seperti itu juga saat berkunjung di daerah. Tapi setelah kembali ke Jakarta, apalagi sebagai Ketua KY dia memilih berangkat lebih awal daripada dikira pamer dengan adanya pengawalan.

"Saya nggak pake itu, sebab nanti dikira pamer. Tapi dulu saya pernah sekali
pakai waktu kunjungan di daerah, dan itu pun karena waktunya sudah sempit
sedangkan lalu lintas tidak mendukung," tutup dia.

(lia/nwk)