"Saya sepakat saja, karena itu memang ada dalam AD/ART. Tetapi itu, tergantung kesepakatan saja nanti," kata Yunahar kepada wartawan disela-sela sidang komisi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Selasa (6/7/2010).
Menurut Yunahar, jika ada penambahan anggota maksimal hanya ditambah 6 orang. Penambahan harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan kebutuhan dari aspek kapasitas serta profesionalitas. Penambahan itu juga disesuaikan dengan kebutuhan persyarikatan Muhammadiyah. Dicontohkan, bila dari seluruh 13 PP Muhammadiyah tidak ada yang memiliki kemampuan di bidang bendahara ataupun kesekretariatan, maka tambahan itu sangat perlu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai kader muda lanjut dia, sudah ada keterwakilannya yakni terpilihnya Agung Danarto Ketua PWM DIY dan mantan ketua Pemuda Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
"Mereka adalah kader muda, Nah, kalau yang diinginkan itu dari IPM atau IMM, mereka belum layak. Masih perlu pematangan dulu untuk bisa menjadi anggota PP Muhammadiyah. Tetapi, kalau dilihat dari alumni IPM atau IMM, juga banyak. Pak Din itu juga alumni IMM," katanya.
Ditanya mengenai kuota perempuan, menurut dia jika persoalan gender bukan terletak pada fungsi, tapi nilai. Dengan demikian faktor profesional dan kapabilitas harus dikedepankan untuk melakukan penambahan.
"Jangan melihat gender itu dari sudut sempit. Jika ada perempuan yang sesuai dengan kebutuhan Muhammadiyah, ya pasti kita usulkan. Sejak dulu Muhammadiyah sadar gender, yakni dengan mengaktualisasikan pergerakan perempuan dalam wadah Aisyiyah. Hanya saja, setiap kali muktamar sosok perempuan memang belum terpilih," katanya.
(djo/djo)











































