"Pejabat negara harus merasakan kemacetan, agar bisa membereskan kemacetan," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Soedaryatmo saat dihubungi detikcom, Senin (5/7/2010).
Soedaryatmo menjelaskan, jangan sampai di tengah persoalan kemacetan Jakarta, pejabat yang mendapat keleluasaan justru merugikan publik.
"Publik juga punya hak. Ini yang kemudian menjadi catatan, sampai level mana pejabat bisa mendapat priveledge terkait kemacetan," terangnya.
Sikap Presiden Filipina Nonoy Aquino yang menolak penggunaan voorijder dan memilih merasakan macet pun ada baiknya dijadikan contoh. Terutama bagi pejabat yang kerap menggunakan pengawalan sekedar untuk melewati kemacetan.
"Jadi sekali-sekali perlu untuk tidak menggunakan voorijder," tutupnya.
(ndr/fay)











































