.webp)
"Pejabat-pejabat pakai voorijder memang tambah bikin macet, dan terlihat arogan. Itu kepentingannya apa pakai voorijder, apakah ada hubungannya dengan aktivitas atau tugas negara?" kata anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun di Jakarta, Senin (5/7/2010).
Semestinya sikap pejabat yang merakyat, seperti Presiden Filipina Nonoy Aquino, yang menolak mendapatkan pengawalan dan ikut menikmati macet bersama rakyatnya, patut ditiru.
"Sikap merakyat seperti itu memang harus dikembangkan," tambahnya.
Tama juga mengkritik sikap kepolisian yang kadang terlalu mudah memberikan bantuan pengawalan voorijder. Bahkan, kadang warga biasa yang memiliki uang bisa mendapatkan jasa pengawalan, dengan dalih pelayanan.
"Pihak kepolisian juga harus tegas, yang tidak ada hubungannya dengan tugas negara atau hanya segelintir pribadi tidak pantas dikawal," tutupnya.
Sebelumnya mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamekas menyerukan agar pejabat tidak sembarangan memakai voorijder. Pengawalan diberikan kepada presiden dan wapres, serta ambulans, pemadam kebakaran, dan tamu negara.
Penggunaan voorijder justru segelintir pejabat di kala macet justru mencederai keadilan publik.
(ndr/fay)
