Konfederasi vs Setgab, Awal Rivalitas Ical-Hatta pada Pilpres 2014

Konfederasi vs Setgab, Awal Rivalitas Ical-Hatta pada Pilpres 2014

- detikNews
Minggu, 04 Jul 2010 11:28 WIB
Konfederasi vs Setgab, Awal Rivalitas Ical-Hatta pada Pilpres 2014
Jakarta - Partai Golkar lewat ketua umumnya Aburizal Bakrie memimpin Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung SBY-Boediono. Tak lama setelah itu muncul gagasan dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang konfederasi partai.

Fenomena ini, menurut politisi PPP Romahurmuzy, adalah pemanasan awal persaingan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dengan Ical dalam Pilpres 2014 mendatang.

"Hiruk-pikuk tarik-menarik ormas dan parpol-parpol tak lolos PT (parliamentary threshold) pada Pemilu 2009, yang diinisiasi Partai Golkar maupun PAN sepekan terakhir tidak lepas dari rivalitas Ical dan Hatta menuju kursi RI-1 tahun 2014 mendatang," kata Romahurmuzy secara tertulis pada detikcom, Minggu (4/7/2010).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan berakhirnya kepemimpinan SBY pada 2014 nanti, menurut politisi muda yang akrab disapa Romi ini, rivalitas antara Hatta dan Ical tak terhindarkan karena ini adalah konsekuensi demokrasi. Rivalitas ini memanfaatkan momentum belum adanya successor yang dinominasikan SBY dari internal Partai Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu 2009.

"Sebagaimana kebiasaan SBY di mana keputusan selalu last minute, momentum rivalitas Ical-Hatta ini masih akan banyak menyimpan manuver mengingat lamanya waktu menuju Pemilu 2014," papar Romi.

Sebagai pemimpin yang sangat peduli citra, imbuh Romi, keputusan last minute akan sangat dipengaruhi survei elektabilitas berkala dari pemimpin-pemimpin nasional yang sampai sekarang masih terus dilakukan oleh SBY.

"Jika tidak diantisipasi dengan baik, rivalitas ini berpotensi men-depopularisasi dan men-diselektabilisasi PD pada Pemilu 2014," katanya.

Gerakan 'memborong' partai-partai tak lolos PT 2009 ini, lanjut Romi, akan diikuti dengan upaya yuridis mempersulit partai-partai yang baru lahir untuk mengikuti Pemilu 2014.

Pertanyaan yang akan muncul, apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh para politisi tersebut sehat dan sah?

"Jawabannya, realitas politik bukan melulu soal sehat dan sah, tapi soal mungkin atau tidak berdasarkan perimbangan suara kursi di parlemen yang menopang lahirnya sebuah undang-undang," tutup Romi.

(anw/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads