PAN Tak Masalah Konfederasi Parpol Ditolak Setgab

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan larangan penyampaian ide konfederasi parpol di Setgab koalisi. PAN tidak memaksakan gagasan ini sebagai sistem penyederhanaan parpol.

"Gagasan konfederasi partai merupakan gagasan alternatif untuk penyederhanaan partai. Bagi PAN memang idealnya didiskusikan di Setgab, namun jika diblok untuk tidak dibahas di Setgab tidak masalah," kata Ketua DPP PAN Bima Arya kepada wartawan, Rabu (30/6/2010).

Namun demikian PAN tetap akan mensosialisasikan idenya itu kepada masyarakat luas. PAN ingin agar masyarakat ikut membaca wacana penyederhanaan parpol yang memang sangat penting dilakukan. "Agar rakyat paham bahwa cara menyederhanakan partai bisa berbagai cara. Termasuk cara yang lebih alamiah," terang Bima.

Bima mengingatkan kepada Ketua DPP Partai Golkar yang sebelumnya menolak konfederasi parpol dibawa ke Setgab agar tidak berspekulasi negatif. Bima menjamin konfederasi parpol jauh dari kartelisasi yang pasti menuai protes keras masyarakat.

"Kurang pas membandingkan konfederasi dengan kartelisasi. Itu jelas beda karena itu sangat tidak sehat untuk demokrasi. Kalau konfederasi baik bagi kematangan demokrasi, karena didasarkan perubahan undang undang, bukan kesepakatan antar elit," jelasnya.

Penolakan Golkar Aneh

Sementara itu, penolakan wacana konferderasi parpol di bahas Setgab oleh Golkar dinilai sebagai suatu hal yang aneh. Sebab hal tersebut masih sebatas usulan semata.

Demikian diungkapkan Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan kepada detikcom, Rabu (30/6/2010). Hal ini disampaikan Bara menanggapi pernyataan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang menolak pembahasan ide konfederasi di Setgab Koalisi.

Bara menjelaskan, setiap partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi mempunyai hak untuk mengajukan ide atau usulan terkait dengan dinamika politik yang ada. Namun apakah usulan itu diterima atau ditolak, itu adalah persoalan lain.

"Namun kalau belum disampaikan sudah ditolak, ada apa ini?" tanya Bara.

Menurut Bara usulan konfederasi ini sama seperti ketika Golkar mengajukan usulan dana aspirasi di koalisi. Saat itu semua anggota bersedia membahas ide dana aspirasi, walaupun kemudian ide itu ditolak.

"Seharusnya sekarang Golkar bisa menerima kalau PAN mengajukan ide konfiderasi untuk dibahas. Ini adalah usulan yang kami anggap layak untuk dibahas sebagai cara untuk menyederhanakan jumlah partai. Usulan ini seharusnya menjadi kepentingan kita semua dalam rangka penguatan sistem presidensial," terangnya.
 
Bara menambahkan, usulan konfederasi partai ini juga merupakan bagian dari penguatan demokrasi, di mana partai-partai berperan penting menjadi aktor penguatan demokrasi dalam proses transisi. Di samping itu, pola konfederasi ini akan menguntungkan pemilih sebagai konsumen politik.

"Konfederasi juga memudahkan partai-partai untuk menjalankan janji politik, karena adanya kekuatan yang signifikan," tutur Bara.

Bara menolak tuduhan bahwa usulan ini terkait dengan keberadaan Setgab dan persaingan PAN dengan partai-partai lainnya, terutama Partai Golkar. "Ini tidak hubungannya dengan persaingan partai-partai di Setgab. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi, dan lebih mendekatkan partai dengan konstituen," tegas Bara.

(djo/yid)