DPR Desak Presiden Bentuk Dewan Kehormatan Polri

Jakarta - DPR mendesak Presiden SBY membentuk Dewan Kehormatan (DK) Polri untuk mengusut rekening fantastik milik para jenderal Polri. Hanya dewan kehormatan yang independen yang bisa memastikan siapa saja jenderal Polri yang memiliki rekening jumbo itu.

"Presiden perlu membentuk Dewan Kehormatan Polri untuk menyelidiki masalah rekening mencurigakan milik sejumlah Jenderal polisi," kata Ketua Komisi III DPR Benny K Harman kepada wartawan, Rabu (30/6/2010).

Benny menyampaikan, pembentukan dewan kehormatan Polri ini diperlukan untuk mengawali reformasi birokrasi dalam tubuh kepolisian sekaligus untuk mengembalikan kredibilitas institusi tersebut di mata rakyat. Selain itu, DK ini diharapkan mampu membuktikan kredibilitas Polri di mata masyarakat.

"Untuk mengakhiri kecurigaan bahwa selama ini sejumlah jenderal dalam tubuh keplisian menjadi makelar perkara," papar Benny.

Benny berharap anggota Dewan Kehormatan berasal dari tokoh independen. Dengan demikian tidak ada konflik kepentingan selama bekerja.

"Anggota dewan bisa diambil dari jenderal Polisi yang masih aktif, tokoh masyarakat yang dikenal memiliki kredibilitas luas di masyarakat," terang Benny.

Benny berharap Dewan Kehormatan yang dibentuk segera bekerja secepatnya mengusut rekening jenderal Polri. Benny berharap dalam tiga bulan Dewan Kehormatan sudah mampu menemukan jenderal Polri yang memiliki rekening di luar kewajaran.

"Dewan ini harus bekerja secara independen dan melaporkan hasilnya berupa rekomendasi solusi kepada Presiden," tegas Benny.
(van/gah)