Studi Banding BURT DPR ke Jerman dan Perancis Bukan Prioritas

Jakarta - Upaya memperbaiki citra DPR terus terkendala dengan perilaku dan sikap anggotanya yang tidak kunjung memperbaiki diri. Di tengah upaya menggali aspirasi melalui reses, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR malah melakukan 'plesiran' dengan dalih studi banding.

Padahal sesuai Pasal 1 angka 11 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, masa reses adalah periode DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR untuk kunjungan kerja, menemui konstituen atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan capaian pembangunan di daerah.

"Saat masa reses bergulir, ternyata BURT menjadwalkan studi banding pada awal Juli. Keberangkatan anggota BURT ini mengejutkan publik karena tidak ada pemberitahuan secara resmi sebelumnya," kata Direktur Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (30/6/2010).

Menurut Ronald, BURT telah menyelesaikan rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPR 2010-2014 dan diputuskan dalam rapat pleno BURT. Saat ini, Renstra tersebut tinggal dibahas di pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Dengan demikian, hasil dari studi banding ke tiga negara tersebut tidak relevan lagi atau terlambat untuk dijadikan bahan penyusunan Renstra dimaksud. Selain itu, dalih studi banding cenderung dibuat-buat dan picik. Bahkan semakin menunjukkan bukti ketidakbecusan DPR dalam memprogramkan sebuah kegiatan," paparnya.

Ronald menambahkan, Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR yang dibentuk guna merumuskan arah dan rekomendasi perbaikan kinerja DPR yang tugasnya sama dengan BURT juga telah melakukan beberapa kali studi banding. Studi banding itu dilakukan di Amerika Serikat (16 – 22 November 2007) dan Kanada (19 – 26 November 2007) dengan materi legislative budget.

"Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR juga melakukan studi banding ke Inggris, dan Ceko (November 2008), dan Australia (28 November – 1 Desember 2008). Dengan demikian, hasil keempat temuan dan kajian, sebetulnya sudah lebih dari cukup sebagai masukan anggota BURT dalam mempersiapkan program dan kegiatan memperbaiki kinerja DPR," tegasnya.

Untuk itu, jika memang dirasa masih kurang, anggota BURT dapat saja memprogramkan kegiatan studi banding, dengan menempuh metode yang jauh lebih efisien, misalnya melalui video conference. "Atau BURT DPR dapat mengundang perwakilan parlemen dari tiga negara tersebut untuk menjelaskan bagaimana pengaturan lembaga parlemen di sana," usulnya.

PSHK menyesalkan rencana BURT menyelenggarakan studi banding, karena bukan merupakan prioritas dan akan semakin menenggelamkan kredibilitas DPR sendiri. "Apalagi pada periode tahun pertama, DPR belum mampu menunjukan capaian kinerja yang lebih baik, bahkan cenderung lebih sering mengundang sisi kontroversi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, BURT DPR akan melakukan studi banding yang kabarnya akan berlangsung selama satu minggu ini mengambil tujuan ke negara Jerman, Perancis, dan Maroko. Kegiatan tersebut dengan dalih studi banding kelembagaan dan perbaikan kinerja DPR.

(van/fay)